KETIKA KEKUATAN POLITIK MEREBAK KE DUNIA PENDIDIKAN
(Oleh : Zulhelmi, SS, MA[1])
Muqaddimah
Baru-baru ini ada beberapa kejadian yang sangat memprihatinkan dalam dunia pendidikan kita. Diantaranya para guru yang ada di kabupaten Bireuen melakukan demontrasi besar-besaran di depan kantor DPRDK Bireuen sehingga menyebabkan sebagian aktifitas belajar mengajar pada hari itu lumpuh. Sebagian tuntutan mereka adalah agar pejabat Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Bireuen yang sekarang dapat ditinjau ulang oleh pihak yang berwenang (Serambi Indonesia/Selasa, 21 Oktober 2008). Kemudian lagi demontrasi yang dilakukan oleh para siswa SMK di Idi yang menuntut kepala sekolah agar mengembalikan guru mereka yang telah dimutasikan ke sekolah lain (Serambi Indonesia/ Selasa, 25 November 2008).
Setidaknya, dua contoh tersebut di atas cukup mewakili gambaran yang sesungguhnya bagaimana kondisi dunia pendidikan di Aceh sekarang ini. Belum lagi berbagai persoalan lain yang menyayat hati kita yang kebetulan tidak sempat direkam oleh media massa. Untuk menyikapi dua kejadian tersebut ada beberapa pertanyaan yang patut kita tanyakan sebagai bahan renungan bagi kita semua. Mengapa para guru atau siswa melakukan demontrasi? Mengapa proses belajar mengajar harus terganggu dengan aksi-aksi demontrasi?
Kekuatan Politik
Menurut salah seorang nara sumber yang dapat dipercaya, bahwa salah satu faktor demontrasi para guru yang terjadi di Bireuen beberapa waktu yang lalu, adalah karena mereka sudah jenuh dan tidak sabar lagi dengan tindakan oknum pejabat tinggi negara (kepala dinas pendidikan dan kebudayaan) yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memutasi kepala sekolah. Sehingga terbangun image public bahwa posisi kepala sekolah bisa ditawar menawar dengan pihak oknum tersebut tanpa melewati proses jenjang atau prosuderal yang telah berlaku dan akhirnya maruah dunia pendidikan pun ternodai karenanya . Begitu juga halnya, - semoga asumsi ini salah - posisi kepala sekolah bisa dijadikan kekuatan untuk memutasi guru sesuai dengan selera sang oknum tanpa memerhatikan pengaruhnya terhadap peningkatan prestasi para siswa.
Gejala ini menurut hemat saya mengindikasikan bahwa ternyata kekuatan politik sudah merebak ke dunia pendidikan! Hal ini nampak pada begitu gampangnya oknum yang punya kekuasaan untuk melakukan mutasi kepala sekolah di sana sini tanpa melewati proses yang telah ditetapkan. Begitu juga posisi kepala sekolah bisa digunakan sebagai kekuatan untuk memutasi guru yang tidak searah dengan jalan pikirannya. Dari sini jelas bahwa posisi kepala dinas ataupun kepala sekolah mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka yang dianggap berbahaya terhadap keutuhan posisinya masing-masing.
Tentunya bagi mereka yang memiliki hati nurani semuanya sepakat bahwa kasus-kasus sebagaimana yang telah dibicarakan tadi di atas tidak perlu terjadi dan sepatutnya dunia pendidikan harus bebas dari pengaruh kekuatan politik. Dan sebenarnya jabatan kepala sekolah merupakan jabatan akademis bukan jabatan politis sehingga maruah dunia pendidikan pun terjaga secara baik dan terhormat. Apa kata dunia kalau jabatan kepala sekolah bisa menjadi ajang rebutan bagi mereka yang haus kekuasaan? Bagaimana nantinya hubungan dan pergaulan sehari-hari kepala sekolah hasil perolehan dari lobi-lobi politik dengan dewan guru dan murid? Kalau perkara ini terus berlangsung maka lingkaran setan pun tak bisa dihindari lagi. Kepala dinas dengan gampangnya memutasi kepala sekolah. Kepala sekolah juga tidak sunkan-sunkan memutasi guru. Gurupun tidak mempunyai beban untuk memecat anak murid dan anak muridpun akhirnya menjadi korban akhirnya mereka pun akan melakukan unjuk rasa alias demontrasi untuk menuntut hak-hak mereka yang telah dizhalimi. Sehingga setiap saat kita akan melihat dan membaca di media massa aksi unjuk rasa di sana sini.
Oleh karena itu saya berpendapat bahwa dunia pendidikan kita harus bisa netral tanpa ada kekuatan lain yang akan menodai kehormatannya. Sekolah adalah dunia pendidikan yang harus dimaksimalkan fungsinya sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan bagi generasi anak bangsa dan bukan sebagai objek politik dari sebuah kekuasaan. Posisi kepala sekolah harus mempunyai maruah dan wibawa yang tinggi dihadapan khayalak ramai dan jangan menjadi bahan cemoohan publik gara-gara dinilai tidak sesuai dan profesional. Intinya dalam dunia pendidikan kita mesti mengedepankan profesionalitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik sebagai tujuan utama dari sebuah lembaga pendidikan formal.
Mutu Pendidikan Kita
Diakui atau tidak bahwa mutu pendidikan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendapat rangking terakhir dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini tentu sangat naif karena pada sisi lain begitu banyaknya perhatian serta bantuan yang mengalir ke Aceh baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperbaiki mutu pendidikan di Aceh. Sementara daerah lain tidak memiliki peluang emas ini. Akan tetapi pada kenyataannya kualitas pendidikan di Aceh masih berada pada tahap yang tidak menggembirakan.
Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan kita, diantaranya efek samping dari konflik yang berkepanjangan, minimnya perhatian orang tua terhadap masa depan pendidikan anaknya dengan alasan krisis ekonomi, ketidakseriusan pihak yang berwenang untuk meningkatkan mutu pendidikan, ketidakmampuan kita untuk memilah antara kepentingan politik dengan kepentingan dunia pendidikan itu sendiri dan lain sebagainya.
Dan sangat disedihkan sekali ketika kita membaca berita bahwa masih ada di sekolah kita baik di tingkat SMA maupun di tingkat SMP yang menggunakan jasa para siswa sebagai piket di rumah sekolahnya masing-masing, dengan alasan tidak tersedianya alokasi dana untuk menggaji satpam ataupun petugas khusus (Serambi Indonesia, 1 Desember 2008). Contoh kasus ini adalah secuil gambaran dari betapa hancurnya mutu pendidikan kita. Mengapa sich kita tega merampas hak anak-anak untuk mengenyam pendidikan mereka secara utuh dan sempurna?
Semua orang tau bahwa pendidikan adalah kunci utama bagi sebuah bangsa untuk maju. Tanpa dimodali dengan pendidikan jangan pernah bermimpi anda bisa mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan disegani di dunia internasional. Oleh karena itu pendidikan adalah fixe price (harga mati) bagi memajukan sesebuah bangsa.
Penutup
Alhamdulillah Pemerintah Daerah Aceh di bawah pimpinan Bapak Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sangat memperhatikan aspek pendidikan dalam membangun Aceh di masa yang akan datang. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya anggaran yang diplotkan untuk bidang pendidikan serta banyak terdapat program beasiswa untuk menyekolah para guru demi lahirnya para guru yang memiliki sumber daya manusia untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan juga bapak WAGUB sendiri, Muhammad Nazar, senantiasa berbicara masalah pentingnya pendidikan untuk membangun Aceh di berbagai waktu dan kesempatan. Semoga saja pendidikan di daerah Aceh yang tercinta ini akan dapat mengulang kembali sejarah kejayaan nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu. Amin ya rabbal ‘alamin !!!
[1] Penulis adalah alumni International Islamic University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini berdomisili di Meunasah Tutong, Montasik, Aceh Besar.
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Friday, January 2, 2009
Sejauh Manakah Perhatian Kita Terhadap Pendidikan
Sejauh Manakah Perhatian Kita Terhadap Pendidikan?
Oleh : Zulhelmi. SS, MA[1]
Dulu, ketika Jepang hancur berkeping-keping dibom oleh tentara sekutu, maka pertanyaan yang pertama muncul dari mereka yang terselamatkan dari bencana besar tersebut adalah berapa orang guru, dosen dan professor kita yang masih hidup? Langkah pertama yang diambil oleh orang Jepang setelah mengalami kehancuran tersebut adalah membangun kembali sektor pendidikan. Mereka sangat yakin bahwa hanya dengan pendidikanlah sebuah bangsa akan maju dan berkembang. Oleh karena itu, seluruh generasi yang tinggal ketika itu dikirim keluar negara untuk menuntut ilmu dan mereka mulai membangun negaranya ketika pulang. Wal hasil, sekarang Jepang telah berubah dari negara yang dulunya hancur berkeping-keping menjadi negara yang sangat maju yang disegani oleh dunia.
Indonesia, walaupun 10 tahun lebih duluan merdeka daripada adeknya Malaysia, namun sekarang Malaysia jauh lebih maju bila dibandingkan dengan kakaknya Indonesia. Ternyata salah satu faktor yang membuat mereka lebih maju dari pada kita adalah pemerintahnya lebih mementingkan sektor pendidikan dalam membangun negara. Salah satu program mereka dalam membangun sektor pendidikan adalah pengiriman 1000 orang mahasiswa dalam setahun untuk menuntut ilmu di negara luar. Bayangkan berapa anggaran dana negara yang dikuras untuk misi ini, belum lagi ditambah dengan fokus pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam negerinya sendiri. Malaysia sangat optimis bahwa hanya generasi yang memiliki pendidikan tinggi adalah modal yang sangat besar dalam membangun negara.
Tan Sri Sanusi Junid – salah seorang anak Aceh yang telah menjadi tokoh besar di Malaysia – pernah menceritakan pengalamannya puluhan tahun yang lalu ketika berkunjung ke negara Quba. Di sebuah hotel berbintang lima ketika beliau sedang berbincang-bincang dengan presiden Quba yang didampingi oleh para menterinya, tiba-tiba muncul seekor tikus besar di tengah-tengah mereka. Otomatis kehadiran tikus ini mengejutkan para tamu dari Malaysia dan tidak bagi presiden Quba dan para menterinya. Kemudian mereka bertanya, kenapa bisa ada tikus di sebuah hotel berbintang lima dan kenapa tidak ada usaha untuk membasminya? Dengan santai sang presiden menjawab, daripada susah-susah memikirkan tikus dan membuang-buang uang negara, lebih baik kami gunakan uang tersebut untuk membangun sektor pendidikan. Ternyata perhatian pemerintah Quba terhadap pendidikan sangat besar dan terbukti bahwa anggaran pembelanjaan negara lebih difokuskan pada pendidikan dengan mengeyampingkan segala keperluan yang tidak begitu signifikan. Dan hasilnya, hari ini Quba adalah negara terbesar kelima di dunia yang menguasai tehnologi.
Setelah melihat pengalaman dari tiga buah negara yang memberikan perhatian penuh pada sektor pendidikan, pada tulisan ini saya ingin membandingkan sejauh mana perhatian kita, khususnya pemerintah daerah - walaupun tidak layak untuk membuat perbandingan antara sebuah negara dengan sebuah provinsi, namun pengalaman mereka sangat berharga dan patut diikuti - terhadap pendidikan. Untuk menjawab persoalan ini, saya ingin lebih dahulu berasumsi bahwa pemerintah daerah kita belum memberikan perhatian penuh dalam sektor pendidikan.
Asumsi saya tersebut setidaknya didukung oleh beberapa fakta penting sejak Aceh dipimpin oleh gubernur Abdullah Puteh sampai dengan sekarang yang dipimpin oleh gubernur Irwandi Yusuf. Masih terbayang dipikiran kita, ketika Abdullah Puteh menjabat sebagai gubernur, beliau pernah mengalihkan anggaran dana pendidikan yang cukup lumanyan besar untuk membuat PKA ke empat. Terlepas dari alasan yang dibuat-buat bahwa PKA itu bagian dari pendidikan, namun yang penting anggaran dana yang sudah jelas-jelas untuk pendidikan tapi dialihkan untuk keperluan yang lain. Hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah dilakukan oleh presiden Quba.
Dengan tidak bermaksud mengungkit kembali persoalan yang telah diklarifikasi oleh pihak yang berwenang, baru-baru ini kita digemparkan kembali dengan berita bahwa anggaran dana pendidikan sebanyak Rp. 1,2 Milyar akan digunakan untuk bersiar ke luar negeri (Serambi Indonesia/14-4-2008) yang keesokan harinya langsung diklarifikasi kembali oleh kepala dinas Pendidikan NAD Mohd Ilyas MM, bahwa perencanaan tersebut telah dibatalkan (Serambi Indonesia/15-42008). Ini adalah berita yang paling menghebohkan public untuk sementara waktu. Walaupun rencana ini telah dibatalkan, namun rakyat sudah dapat menilai sejauh mana para elite kita serius untuk membangun sektor pendidikan. Belum lagi berbagai bentuk penyelewengan lain yang terjadi sebelumnya terhadap dunia pendidikan, seperti penyelewengan dana peningkatan mutu guru, pemotongan beasiswa oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan, penyunatan gaji guru kontrak atau honor dan lain-lain yang telah menghambat proses pendidikan di Aceh.
Walaupun gubernur Irwandi Yusuf beserta wakilnya Muhammad Nazar pernah berjanji di awal masa kampanyenya bahwa mereka akan lebih memperhatikan sektor pendidikan, bahkan sang Wagub sendiri sering mengalukan-alukan betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan Aceh di masa depan, namun sejauh ini belum ada fakta yang kuat membuktikan bahwa mereka telah memenuhi janjinya.
Dari sederetan peristiwa yang terjadi jelas bahwa secara umum, keseriusan PEMDA kita belum menunjukkan keyakinannya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membangun Aceh yang maju. Padahal setelah ditimpa musibah besar sunami, Aceh memiliki anggaran dana yang sungguh luar biasa banyak, baik yang bersumber dari donasi negara-negara luar maupun dari APBD sendiri. Diakui atau tidak namun jelas bahwa PEMDA kita belum berani memplotkan anggaran pembelanjaan daerahnya pada pendidikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh tiga contoh negara tadi.
Tidak usah jauh-jauh kita menilai, ketika musibah sunami datang yang merupakan bencana alam terbesar disepanjang sejarah manusia - bahkan lebih dahsyat dari pada bencana bom atom di Jepang – adakah kita teringat berapa orang professor, dosen, guru yang masih hidup? Adakah kita mempertanyakan berapa rumah sekolah dan universitas yang terselamatkan? Tentu jawabnnya tidak. Dan ini cukup menjadi barometer dalam diri pribadi kita masing-masing sejauh mana perhatian kita terhadap pendidikan.
Tulisan saya yang sangat singkat ini ingin menggugah perhatian kita terhadap dunia pendidikan di Aceh. Sebuah perhatian yang membutuhkan kerja nyata di lapangan bukan hanya sekedar berteori atau beretorika semata. Kita semua rakyat Aceh – pihak PEMDA, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat – mesti menyadari bahwa hanya dengan pendidikanlah Aceh akan jaya dan maju di masa yang akan datang. Semoga di era kepempinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, pendidikan di Aceh akan mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi yang dibuktikan dengan tidak adanya lagi generasi Aceh yang putus sekolah dan mereka akan berhak menerima pendidikan tinggi, sehingga nanti pada suatu saat Aceh akan memilki banyak ilmuan, professor dan para doktor yang akan membangun Aceh dengan kapasitas keilmuannya masing-masing sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara maju lainnya. Amin ya rabbal alamin…
[1] . Penulis adalah alumni pasca sarjana International Islamic University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur. Email : zul_aceh@yahoo.com
Oleh : Zulhelmi. SS, MA[1]
Dulu, ketika Jepang hancur berkeping-keping dibom oleh tentara sekutu, maka pertanyaan yang pertama muncul dari mereka yang terselamatkan dari bencana besar tersebut adalah berapa orang guru, dosen dan professor kita yang masih hidup? Langkah pertama yang diambil oleh orang Jepang setelah mengalami kehancuran tersebut adalah membangun kembali sektor pendidikan. Mereka sangat yakin bahwa hanya dengan pendidikanlah sebuah bangsa akan maju dan berkembang. Oleh karena itu, seluruh generasi yang tinggal ketika itu dikirim keluar negara untuk menuntut ilmu dan mereka mulai membangun negaranya ketika pulang. Wal hasil, sekarang Jepang telah berubah dari negara yang dulunya hancur berkeping-keping menjadi negara yang sangat maju yang disegani oleh dunia.
Indonesia, walaupun 10 tahun lebih duluan merdeka daripada adeknya Malaysia, namun sekarang Malaysia jauh lebih maju bila dibandingkan dengan kakaknya Indonesia. Ternyata salah satu faktor yang membuat mereka lebih maju dari pada kita adalah pemerintahnya lebih mementingkan sektor pendidikan dalam membangun negara. Salah satu program mereka dalam membangun sektor pendidikan adalah pengiriman 1000 orang mahasiswa dalam setahun untuk menuntut ilmu di negara luar. Bayangkan berapa anggaran dana negara yang dikuras untuk misi ini, belum lagi ditambah dengan fokus pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam negerinya sendiri. Malaysia sangat optimis bahwa hanya generasi yang memiliki pendidikan tinggi adalah modal yang sangat besar dalam membangun negara.
Tan Sri Sanusi Junid – salah seorang anak Aceh yang telah menjadi tokoh besar di Malaysia – pernah menceritakan pengalamannya puluhan tahun yang lalu ketika berkunjung ke negara Quba. Di sebuah hotel berbintang lima ketika beliau sedang berbincang-bincang dengan presiden Quba yang didampingi oleh para menterinya, tiba-tiba muncul seekor tikus besar di tengah-tengah mereka. Otomatis kehadiran tikus ini mengejutkan para tamu dari Malaysia dan tidak bagi presiden Quba dan para menterinya. Kemudian mereka bertanya, kenapa bisa ada tikus di sebuah hotel berbintang lima dan kenapa tidak ada usaha untuk membasminya? Dengan santai sang presiden menjawab, daripada susah-susah memikirkan tikus dan membuang-buang uang negara, lebih baik kami gunakan uang tersebut untuk membangun sektor pendidikan. Ternyata perhatian pemerintah Quba terhadap pendidikan sangat besar dan terbukti bahwa anggaran pembelanjaan negara lebih difokuskan pada pendidikan dengan mengeyampingkan segala keperluan yang tidak begitu signifikan. Dan hasilnya, hari ini Quba adalah negara terbesar kelima di dunia yang menguasai tehnologi.
Setelah melihat pengalaman dari tiga buah negara yang memberikan perhatian penuh pada sektor pendidikan, pada tulisan ini saya ingin membandingkan sejauh mana perhatian kita, khususnya pemerintah daerah - walaupun tidak layak untuk membuat perbandingan antara sebuah negara dengan sebuah provinsi, namun pengalaman mereka sangat berharga dan patut diikuti - terhadap pendidikan. Untuk menjawab persoalan ini, saya ingin lebih dahulu berasumsi bahwa pemerintah daerah kita belum memberikan perhatian penuh dalam sektor pendidikan.
Asumsi saya tersebut setidaknya didukung oleh beberapa fakta penting sejak Aceh dipimpin oleh gubernur Abdullah Puteh sampai dengan sekarang yang dipimpin oleh gubernur Irwandi Yusuf. Masih terbayang dipikiran kita, ketika Abdullah Puteh menjabat sebagai gubernur, beliau pernah mengalihkan anggaran dana pendidikan yang cukup lumanyan besar untuk membuat PKA ke empat. Terlepas dari alasan yang dibuat-buat bahwa PKA itu bagian dari pendidikan, namun yang penting anggaran dana yang sudah jelas-jelas untuk pendidikan tapi dialihkan untuk keperluan yang lain. Hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah dilakukan oleh presiden Quba.
Dengan tidak bermaksud mengungkit kembali persoalan yang telah diklarifikasi oleh pihak yang berwenang, baru-baru ini kita digemparkan kembali dengan berita bahwa anggaran dana pendidikan sebanyak Rp. 1,2 Milyar akan digunakan untuk bersiar ke luar negeri (Serambi Indonesia/14-4-2008) yang keesokan harinya langsung diklarifikasi kembali oleh kepala dinas Pendidikan NAD Mohd Ilyas MM, bahwa perencanaan tersebut telah dibatalkan (Serambi Indonesia/15-42008). Ini adalah berita yang paling menghebohkan public untuk sementara waktu. Walaupun rencana ini telah dibatalkan, namun rakyat sudah dapat menilai sejauh mana para elite kita serius untuk membangun sektor pendidikan. Belum lagi berbagai bentuk penyelewengan lain yang terjadi sebelumnya terhadap dunia pendidikan, seperti penyelewengan dana peningkatan mutu guru, pemotongan beasiswa oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan, penyunatan gaji guru kontrak atau honor dan lain-lain yang telah menghambat proses pendidikan di Aceh.
Walaupun gubernur Irwandi Yusuf beserta wakilnya Muhammad Nazar pernah berjanji di awal masa kampanyenya bahwa mereka akan lebih memperhatikan sektor pendidikan, bahkan sang Wagub sendiri sering mengalukan-alukan betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan Aceh di masa depan, namun sejauh ini belum ada fakta yang kuat membuktikan bahwa mereka telah memenuhi janjinya.
Dari sederetan peristiwa yang terjadi jelas bahwa secara umum, keseriusan PEMDA kita belum menunjukkan keyakinannya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membangun Aceh yang maju. Padahal setelah ditimpa musibah besar sunami, Aceh memiliki anggaran dana yang sungguh luar biasa banyak, baik yang bersumber dari donasi negara-negara luar maupun dari APBD sendiri. Diakui atau tidak namun jelas bahwa PEMDA kita belum berani memplotkan anggaran pembelanjaan daerahnya pada pendidikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh tiga contoh negara tadi.
Tidak usah jauh-jauh kita menilai, ketika musibah sunami datang yang merupakan bencana alam terbesar disepanjang sejarah manusia - bahkan lebih dahsyat dari pada bencana bom atom di Jepang – adakah kita teringat berapa orang professor, dosen, guru yang masih hidup? Adakah kita mempertanyakan berapa rumah sekolah dan universitas yang terselamatkan? Tentu jawabnnya tidak. Dan ini cukup menjadi barometer dalam diri pribadi kita masing-masing sejauh mana perhatian kita terhadap pendidikan.
Tulisan saya yang sangat singkat ini ingin menggugah perhatian kita terhadap dunia pendidikan di Aceh. Sebuah perhatian yang membutuhkan kerja nyata di lapangan bukan hanya sekedar berteori atau beretorika semata. Kita semua rakyat Aceh – pihak PEMDA, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat – mesti menyadari bahwa hanya dengan pendidikanlah Aceh akan jaya dan maju di masa yang akan datang. Semoga di era kepempinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, pendidikan di Aceh akan mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi yang dibuktikan dengan tidak adanya lagi generasi Aceh yang putus sekolah dan mereka akan berhak menerima pendidikan tinggi, sehingga nanti pada suatu saat Aceh akan memilki banyak ilmuan, professor dan para doktor yang akan membangun Aceh dengan kapasitas keilmuannya masing-masing sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara maju lainnya. Amin ya rabbal alamin…
[1] . Penulis adalah alumni pasca sarjana International Islamic University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur. Email : zul_aceh@yahoo.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
